Lapter Bawean Harus Dituntaskan

Gresik (beritajatim.com) - Dalam proses pembahasan Perubahan APBD (PAPBD) antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran (Timang) Pemda Gresik yang masih bergulir hingga hari ini, proyek Lapangan Terbang (Lapter) Bawean mendapatkan sorotan khusus.

Dewan berharap, proyek Lapter Bawean tetap dijalankan meskipun ada beberapa ganjalan. Selain kondisi APBD yang defisit, proyek Lapter Bawean ini masih dihadang kasus dugaan korupsi ganti rugi tanaman sebesar Rp 550 juta, yang lima orang tersangkanya masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Gresik.

Keterangan tersebut diutarakan oleh Ketua DPRD Gresik, Zulfan Hasyim. "Sebenarnya kami tidak bisa berbuat banyak di tengah kondisi APBD Gresik yang defisit. Tapi bagaimanapun juga Lapter Bawean harus tetap dituntaskan," tuturnya, Rabu (22/9/2010).

Zulfan menambahkan, desakan penuntasan Lapter Bawean itu seiring dengan peringatan yang datang dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur. Pemprov mendesak agar pembebebasan lahan Lapter seluas 3,5 hektar itu harus selesai pada tahun ini.

Jika tidak, maka proyek Lapter yang anggaran dananya didapat dari sharing antara Pemda Gresik, Pemprov Jatim dan Pemerintahan pusat ini akan susah untuk dilanjutkan. Selain itu, masyarakat Pulau Bawean membutuhkan Lapter tersebut sebagai sarana alternatif transportasi jika ombak laut sedang tinggi.

"Akhir tahun ini pembebasan lahan itu harus selesai. Dan pada tahun 2011 pembangunan Lapter sudah bisa dilaksanakan," imbuhnya.

Hanya saja, ketika disinggung tentang anggaran, untuk 2 hektar lahan yang menjadi tanggungan Pemda Gresik, Zulfan belum bisa memastikan tentang besar dana yang harus disiapkan.

"Kami belum bisa sebutkan besar anggaran yang akan dianggarkan untuk pembebasan lahan itu, karena masih dalam pembahasan," pungkasnya. [fqi/but]