Belanda Harus Minta Maaf Telah Menjajah Indonesia

Kamis, 7 Oktober 2010
Bandung (ANTARA News) - Koordinator Nasional Koalisi Kerakyatan Moh Jumhur Hidayat menyerukan Pemerintah Belanda harus minta maaf kepada pemerintah dan rakyat Indonesia karena telah menjajah Indonesia.

"Permintaan maaf itu harus disampaikan secara terbuka kepada seluruh rakyat Indonesia atas penjajahan selama ratusan tahun sekaligus mengakui kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945," katanya di Gedung Indonesia Menggugat di Bandung, Kamis.

Gedung Indonesia Menggugat menjadi simbol perlawanan rakyat Indonesia atas pemerintahan kolonial Belanda dan di gedung itu Soekarno pernah diadili oleh Belanda karena perlawanannya terhadap Belanda.

Jumhur menyampaikan pernyataan itu saat bersama elemen masyarakat dan tokoh Jawa Barat menggelar "Pernyataan Sikap Masyarakat Jawa Barat Mendukung Presiden SBY dalam Menegakkan Kehormatan Bangsa".

Pernyataan itu antara lain menghendaki agar SBY menata ulang hubungan Indonesia-Belanda ke arah bentuk penghormatan serta menjaga kemartabatan nasional Indonesia bukan atas dasar penistaan ataupun menciptakan pelecehan yang bertendensi merusak nama baik Indonesia di mata internasional.

"Pemerintah Belanda tidak boleh lupa dengan sejarah perlawanan bangsa Indonesia dan pernyataan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 itu, sehingga mereka harus mengerti betapa mahalnya pengorbanan bangsa kita menjadi merdeka," kata Jumhur berapi-api disambut yel-yel ratusan hadirin.

Belanda masih mengakui bahwa kemerdekaan Indonesia pada tahun 1949 bukan 1945.

Bahkan, katanya, pemerintah Belanda harus bersedia mengganti segala kerugian yang diderita bangsa Indonesia selama masa penjajahan yang menistakan itu.

"Jika tidak, pemerintah Belanda tak akan pernah bisa dihormati oleh rakyat Indonesia sampai kapan pun," kata Jumhur yang juga Ketua Umum Gabungan Serikat Pekerja Merdeka Indonesia (Gaspermindo) itu.

Dalam kesempatan itu disampaikan pula dukungan masyarakat Jawa Barat terkait penundaan kunjungan Presiden Yudhoyono ke Belanda sebagai perwujudan sikap tegas menjaga kedaulatan dan harga diri Bangsa Indonesia.(*)